PELALAWAN – Gelombang keresahan masyarakat yang terdampak persoalan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) memasuki babak baru. Forum Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) secara resmi mengonsolidasikan kekuatan untuk menggelar aksi unjuk rasa (unras) gabungan berskala besar di Ibukota Provinsi Riau pekan depan.
Keputusan krusial ini lahir dalam rapat koordinasi yang digelar di Kampung Karo Jambur, Dusun V Bukit Makmur, Desa Kesuma, Senin (06/04/2026). Rapat yang dihadiri sekitar 300 orang perwakilan warga ini menegaskan satu suara: Menuntut keadilan atas hak-hak mereka yang terhimpit regulasi TNTN.
Bukan sekadar orasi sesaat, aksi yang dipimpin oleh Ketua AMMP, Wandri Saputra Simbolon, ini direncanakan berlangsung secara militan. Berdasarkan keterangan Ketua RT.05, Samsiadi, massa siap menduduki Kantor Gubernur dan Kejati Riau selama lima hari berturut-turut jika tuntutan tidak segera dipenuhi.
Untuk mendukung aksi “pendudukan” tersebut, masyarakat telah menyiapkan langkah konkret:
* Logistik Lengkap: Massa akan membawa tenda, peralatan masak, hingga toilet portabel.
* Estimasi Anggaran: Dana yang disiapkan mencapai kurang lebih Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Solidaritas Ekonomi: Para pemilik RAM (tempat penimbangan sawit) diimbau untuk menutup usahanya selama aksi berlangsung sebagai bentuk dukungan penuh.
Aksi ini diprediksi akan melumpuhkan pusat pemerintahan di Pekanbaru mengingat luasnya basis massa yang terlibat. Selain AMMP, gabungan ini akan diperkuat oleh:
* Forum Tata Kelola Hutan Pertanahan Riau.
* Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
* Masyarakat Terdampak dari berbagai wilayah: Desa Segati, Nanjak Makmur, Air Hitam, Toro Regar, Simpang Y, Kenayang, hingga Simpang Kampar.
Berdasarkan hasil kesepakatan rapat, “pasukan” rakyat ini akan mulai bergerak menuju titik lokasi aksi pada Minggu malam, 12 April 2026. Puncak aksi unjuk rasa sendiri akan diletuskan tepat pada Senin pagi, 13 April 2026.
Kepala Desa Kesuma, Yasir Herwansyah Sitorus S.H., memantau langsung pergerakan warganya dan mencatat bahwa Korlap AMMP terus berkoordinasi dengan Korlap di tiap desa terdampak untuk mematangkan anggaran dan mobilisasi massa.
Akankah pemerintah Provinsi Riau dan pihak Kejati memberikan jawaban atas jeritan masyarakat Pelalawan, ataukah Pekanbaru akan menjadi saksi bisu kemarahan ribuan warga yang merasa hak atas tanahnya terabaikan? Kita tunggu kelanjutannya pada 13 April mendatang.
Laporan: Tim Investigasi Lapangan
